Info!! Ri Jadi Anggota Tidak Tetap Dk Pbb
DPD Harap Indonesia Punya Peran Lebih Besar di Dunia 
Detik-detik Indonesia jadi anggota tidak tetap DK PBB [Twitter/@DGMultilateral]
Anggota DPD RI DKI Jakarta, Dailami Firdaus, mengungkapkan kegembiraannya terhadap terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) periode 2019-2020.
"Sebagai negara demokrasi ketiga sehabis India dan Amerika Serikat maupun negara berpenduduk terbesar keempat 4 dunia, memang sudah seharusnya Indonesia menjadi anggota DK PBB," ujar Dailami dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/6/2018).
Menurutnya, DK-PBB merupakan organ PBB yang paling besar lengan berkuasa alasannya yakni mempunyai kewenangan untuk menghentikan konflik internasional, maupun mengirim tentara ke wilayah-wilayah yang membahayakan perdamaian internasional.
"Indonesia harus memanfaatkan posisi ini untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan dunia, termasuk isu Rohingya di Myanmar dan Palestina," katanya.
Indonesia yang terpilih mewakili daerah Asia-Pasifik dalam sebuah pemungutan bunyi di Sidang Umum PBB pada Jumat (1/6/2018) di New York, Amerika Serikat ini akan mulai bertugas di DK-PBB mulai 1 Januari 2019 sampai selesai 2020.
Sekitar 37.000 personel militer dan polisi Indonesia telah terlibat dalam banyak sekali operasi pemulihan keamanan PBB.
"ASEAN merupakan salah satu pola bahwa stabilitas daerah sanggup mendorong anggotanya untuk lebih fokus kepada pembangunan alasannya yakni konflik antar-negara sanggup ditekan dan diselesaikan dengan hening di meja perundingan," paparnya yang pernah menjabat salah satu pimpinan Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD selama 2 tahun.
Dailami pun berharap, keanggotaan di DK-PBB juga berkontribusi kepada kemakmuran daerah-daerah di Indonesia.
"Baik dari ancaman keamanan tradisional menyerupai konflik Laut Cina Selatan dan Korea, maupun yang berbentuk non-tradisional menyerupai perdagangan manusia, narkoba, penangkapan ikan ilegal, dan penyelundupan," tegasnya. (idr/idr)
RI Diminta Berjuang Hapus Hak Veto Amerika Serikat cs
Indonesia terpilih kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk keempat kalinya. Wakil dewan perwakilan rakyat Taufik Kurniawan berharap Indonesia berjuang untuk menghapus hak veto lima negara superpower di DK PBB yang tak demokratis.
"Kami ucapkan selamat atas masuknya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Perjuangan yang panjang ini untuk kepentingan eksistensi Indonesia. Ini tentunya menciptakan Indonesia mempunyai ruang memberikan perilaku politik yang bebas dan aktif secara lebih riil dan ikut terlibat dalam misi menjaga perdamaian dunia," ungkap Taufik dikala berbincang, Sabtu (9/6/2018).
Taufik menyebut menjadi anggota tidak tetap DK PBB bukan hal mudah. Untuk itu, ia mengapresiasi pemerintah yang selama ini berjuang biar Indonesia sanggup kembali menjadi bab dari DK PBB. Taufik menyampaikan dewan legislatif Indonesia, dalam hal ini dewan perwakilan rakyat RI, juga ikut berjuang melalui diplomasi dengan parlemen-parlemen negara lain.
"Secara objektif harus kita akui ini merupakan buah karya kerja keras lama, termasuk kami juga ikut promosikan, dikala pimpinan dewan perwakilan rakyat melaksanakan muhibah ke negara-negara sahabat, terutama di parlemen-parlemen Eropa, alasannya yakni Eropa mempunyai banyak negara yang mempunyai significant power di DK PBB," tutur politikus PAN itu.
Muhibah ke negara sobat yang dipimpin Taufik sendiri di antaranya ke Portugal, Rumania, Austria, dan Prancis. Dia pun punya keinginan khusus dengan masuknya Indonesia menjadi anggota DK PBB untuk periode 2019-2020.
"Cita-cita kita bersama biar PBB ke depan dalam menjaga perdamaian dunia sanggup berlaku objektif dan adil ke negara-negara di dunia. Kita harap supaya dihapuskan hak veto dari negara superpower, lima negara itu," ucap Taufik.
"Minimal dengan masuknya kita di DK PBB, kita sanggup tunjukkan perilaku kita soal itu. Bisa ikut serta membantu menjaga perdamaian dunia dengan politik bebas aktif," tambah dia.
Lima negara yang mempunyai hak veto itu yakni negara-negara superpower yang menjadi anggota tetap DK PBB, yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis. Lima negara itu mempunyai kewenangan membatalkan keputusan anggota lain terkait perilaku politik PBB.
Hak veto oleh AS cs itu dalam perkembangan dunia sekarang semakin kompleks serta kerap dianggap menciptakan berlarut-larutnya persoalan internasional yang membawa persoalan kemanusiaan. Hak veto itu juga sering dipakai untuk kepentingan kelompok negara-negara superpower tersebut.
Tak hanya itu, Taufik juga berharap Indonesia sanggup semakin memperjuangkan kemerdekaan Palestina lewat DK PBB. Dukungan pada kemerdekaan Palestina yang selama ini diperjuangkan di banyak sekali lembaga pun, menurutnya, sanggup diberikan secara maksimal.
"Dengan terpilihnya Indonesia sebagai DK PBB, Indonesia sanggup memaksimalkan perannya, salah satunya memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan perdamaian dunia pada umumnya. Apalagi selama ini kita selalu menggaungkan akan kemerdekaan Palestina di banyak sekali forum. dewan perwakilan rakyat pun melalui sidang antarparlemen juga memastikan Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina," sebut Taufik.
Dia menambahkan Indonesia juga sanggup memaksimalkan kiprahnya dalam banyak sekali isu konflik dunia, salah satunya penanganan krisis Rohingya di Myanmar. Taufik menyebut menyerupai isu terorisme, intoleransi, ataupun isu-isu lain yang berdampak pada perdamaian dan keamanan dunia.
"Hal lain yang harus menjadi perhatian Indonesia yakni pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, yang akan digelar dalam waktu akrab di Singapura. Pasalnya, pertemuan kedua pemimpin negara ini besar lengan berkuasa pada keamanan dan perdamaian dunia," tuturnya.
Seperti diketahui, Indonesia bersama empat negara lain terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Selain Indonesia, negara-negara yang terpilih menjadi anggota DK PBB tidak tetap yakni Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Republik Dominika. Kelima negara akan memulai masa jabatan di Dewan Keamanan pada 1 Januari 2019.
Indonesia akan menggantikan Kazakhstan untuk wakil di Asia-Pasifik. Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020 dengan perolehan 144 suara. (elz/nvc)
Siapa Saja Anggota DK PBB Saat Ini?
Indonesia gres saja terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB bersama empat negara lain. Hanya saja Indonesia gres akan bertugas mulai 1 Januari 2019 mendatang.
Saat ini, sebelum Indonesia dkk resmi bertugas, anggota DK PBB secara keseluruhan ada 15 negara. Belasan negara itu dibagi menjadi anggota tetap dan tidak tetap.
Dikutip dari website DK PBB, Sabtu (9/6/2018), anggota tidak tetap bertugas selama satu periode yakni 2 tahun. Sebanyak lebih dari 60 anggota PBB tidak pernah menjadi anggota Dewan Keamanan.
Berikut anggota DK PBB untuk dikala ini selengkapnya:
Anggota Tetap
1. Rusia
2. Amerika Serikat
3. Prancis
4. China
5. Inggris
Anggota Tidak Tetap
Periode 2017-2018 (masa jabatan berakhir 31 Desember 2018)
1. Bolivia
2. Kazakhstan
3. Belanda
4. Swedia
5. Ethiopia
Periode 2018-2019
1. Pantai Gading
2. Equatorial Guinea
3. Kuwait
4. Polandia
5. Peru
Daftar di atas yakni 15 negara-negara anggota DK PBB yang dikala ini bertugas. Mulai 1 Januari 2019 mendatang, lima negara anggota tidak tetap yang bertugas di periode 2017-2018 akan digantikan lima negara yang gres saja terpilih, termasuk Indonesia. Berikut lima negara tersebut:
Periode 2019-2020 (masa jabatan dimulai 1 Januari 2018)
1. Jerman
2. Republik Dominika
3. Indonesia
4. Belgia
5. Afrika Selatan
Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap PBB sehabis mengantongi 144 dari 190 keseluruhan suara. Indonesia juga telah memenuhi persyaratan minimal 2/3 dari anggota tetap PBB atau 127 suara. Mulai 1 Januari 2019, Indonesia akan menggantikan posisi Kazakhstan untuk wakil di Asia-Pasifik. (rna/tsa)
Detik-detik Indonesia jadi anggota tidak tetap DK PBB [Twitter/@DGMultilateral] Anggota DPD RI DKI Jakarta, Dailami Firdaus, mengungkapkan kegembiraannya terhadap terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) periode 2019-2020.
"Sebagai negara demokrasi ketiga sehabis India dan Amerika Serikat maupun negara berpenduduk terbesar keempat 4 dunia, memang sudah seharusnya Indonesia menjadi anggota DK PBB," ujar Dailami dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/6/2018).
Menurutnya, DK-PBB merupakan organ PBB yang paling besar lengan berkuasa alasannya yakni mempunyai kewenangan untuk menghentikan konflik internasional, maupun mengirim tentara ke wilayah-wilayah yang membahayakan perdamaian internasional.
"Indonesia harus memanfaatkan posisi ini untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan dunia, termasuk isu Rohingya di Myanmar dan Palestina," katanya.
Indonesia yang terpilih mewakili daerah Asia-Pasifik dalam sebuah pemungutan bunyi di Sidang Umum PBB pada Jumat (1/6/2018) di New York, Amerika Serikat ini akan mulai bertugas di DK-PBB mulai 1 Januari 2019 sampai selesai 2020.
Sekitar 37.000 personel militer dan polisi Indonesia telah terlibat dalam banyak sekali operasi pemulihan keamanan PBB.
"ASEAN merupakan salah satu pola bahwa stabilitas daerah sanggup mendorong anggotanya untuk lebih fokus kepada pembangunan alasannya yakni konflik antar-negara sanggup ditekan dan diselesaikan dengan hening di meja perundingan," paparnya yang pernah menjabat salah satu pimpinan Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD selama 2 tahun.
Dailami pun berharap, keanggotaan di DK-PBB juga berkontribusi kepada kemakmuran daerah-daerah di Indonesia.
"Baik dari ancaman keamanan tradisional menyerupai konflik Laut Cina Selatan dan Korea, maupun yang berbentuk non-tradisional menyerupai perdagangan manusia, narkoba, penangkapan ikan ilegal, dan penyelundupan," tegasnya. (idr/idr)
RI Diminta Berjuang Hapus Hak Veto Amerika Serikat cs
Indonesia terpilih kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk keempat kalinya. Wakil dewan perwakilan rakyat Taufik Kurniawan berharap Indonesia berjuang untuk menghapus hak veto lima negara superpower di DK PBB yang tak demokratis.
"Kami ucapkan selamat atas masuknya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Perjuangan yang panjang ini untuk kepentingan eksistensi Indonesia. Ini tentunya menciptakan Indonesia mempunyai ruang memberikan perilaku politik yang bebas dan aktif secara lebih riil dan ikut terlibat dalam misi menjaga perdamaian dunia," ungkap Taufik dikala berbincang, Sabtu (9/6/2018).
Taufik menyebut menjadi anggota tidak tetap DK PBB bukan hal mudah. Untuk itu, ia mengapresiasi pemerintah yang selama ini berjuang biar Indonesia sanggup kembali menjadi bab dari DK PBB. Taufik menyampaikan dewan legislatif Indonesia, dalam hal ini dewan perwakilan rakyat RI, juga ikut berjuang melalui diplomasi dengan parlemen-parlemen negara lain.
"Secara objektif harus kita akui ini merupakan buah karya kerja keras lama, termasuk kami juga ikut promosikan, dikala pimpinan dewan perwakilan rakyat melaksanakan muhibah ke negara-negara sahabat, terutama di parlemen-parlemen Eropa, alasannya yakni Eropa mempunyai banyak negara yang mempunyai significant power di DK PBB," tutur politikus PAN itu.
Muhibah ke negara sobat yang dipimpin Taufik sendiri di antaranya ke Portugal, Rumania, Austria, dan Prancis. Dia pun punya keinginan khusus dengan masuknya Indonesia menjadi anggota DK PBB untuk periode 2019-2020.
"Cita-cita kita bersama biar PBB ke depan dalam menjaga perdamaian dunia sanggup berlaku objektif dan adil ke negara-negara di dunia. Kita harap supaya dihapuskan hak veto dari negara superpower, lima negara itu," ucap Taufik.
"Minimal dengan masuknya kita di DK PBB, kita sanggup tunjukkan perilaku kita soal itu. Bisa ikut serta membantu menjaga perdamaian dunia dengan politik bebas aktif," tambah dia.
Lima negara yang mempunyai hak veto itu yakni negara-negara superpower yang menjadi anggota tetap DK PBB, yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis. Lima negara itu mempunyai kewenangan membatalkan keputusan anggota lain terkait perilaku politik PBB.
Hak veto oleh AS cs itu dalam perkembangan dunia sekarang semakin kompleks serta kerap dianggap menciptakan berlarut-larutnya persoalan internasional yang membawa persoalan kemanusiaan. Hak veto itu juga sering dipakai untuk kepentingan kelompok negara-negara superpower tersebut.
Tak hanya itu, Taufik juga berharap Indonesia sanggup semakin memperjuangkan kemerdekaan Palestina lewat DK PBB. Dukungan pada kemerdekaan Palestina yang selama ini diperjuangkan di banyak sekali lembaga pun, menurutnya, sanggup diberikan secara maksimal.
"Dengan terpilihnya Indonesia sebagai DK PBB, Indonesia sanggup memaksimalkan perannya, salah satunya memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan perdamaian dunia pada umumnya. Apalagi selama ini kita selalu menggaungkan akan kemerdekaan Palestina di banyak sekali forum. dewan perwakilan rakyat pun melalui sidang antarparlemen juga memastikan Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina," sebut Taufik.
Dia menambahkan Indonesia juga sanggup memaksimalkan kiprahnya dalam banyak sekali isu konflik dunia, salah satunya penanganan krisis Rohingya di Myanmar. Taufik menyebut menyerupai isu terorisme, intoleransi, ataupun isu-isu lain yang berdampak pada perdamaian dan keamanan dunia.
"Hal lain yang harus menjadi perhatian Indonesia yakni pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, yang akan digelar dalam waktu akrab di Singapura. Pasalnya, pertemuan kedua pemimpin negara ini besar lengan berkuasa pada keamanan dan perdamaian dunia," tuturnya.
Seperti diketahui, Indonesia bersama empat negara lain terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Selain Indonesia, negara-negara yang terpilih menjadi anggota DK PBB tidak tetap yakni Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Republik Dominika. Kelima negara akan memulai masa jabatan di Dewan Keamanan pada 1 Januari 2019.
Indonesia akan menggantikan Kazakhstan untuk wakil di Asia-Pasifik. Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020 dengan perolehan 144 suara. (elz/nvc)
Siapa Saja Anggota DK PBB Saat Ini?
Indonesia gres saja terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB bersama empat negara lain. Hanya saja Indonesia gres akan bertugas mulai 1 Januari 2019 mendatang.
Saat ini, sebelum Indonesia dkk resmi bertugas, anggota DK PBB secara keseluruhan ada 15 negara. Belasan negara itu dibagi menjadi anggota tetap dan tidak tetap.
Dikutip dari website DK PBB, Sabtu (9/6/2018), anggota tidak tetap bertugas selama satu periode yakni 2 tahun. Sebanyak lebih dari 60 anggota PBB tidak pernah menjadi anggota Dewan Keamanan.
Berikut anggota DK PBB untuk dikala ini selengkapnya:
Anggota Tetap
1. Rusia
2. Amerika Serikat
3. Prancis
4. China
5. Inggris
Anggota Tidak Tetap
Periode 2017-2018 (masa jabatan berakhir 31 Desember 2018)
1. Bolivia
2. Kazakhstan
3. Belanda
4. Swedia
5. Ethiopia
Periode 2018-2019
1. Pantai Gading
2. Equatorial Guinea
3. Kuwait
4. Polandia
5. Peru
Daftar di atas yakni 15 negara-negara anggota DK PBB yang dikala ini bertugas. Mulai 1 Januari 2019 mendatang, lima negara anggota tidak tetap yang bertugas di periode 2017-2018 akan digantikan lima negara yang gres saja terpilih, termasuk Indonesia. Berikut lima negara tersebut:
Periode 2019-2020 (masa jabatan dimulai 1 Januari 2018)
1. Jerman
2. Republik Dominika
3. Indonesia
4. Belgia
5. Afrika Selatan
Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap PBB sehabis mengantongi 144 dari 190 keseluruhan suara. Indonesia juga telah memenuhi persyaratan minimal 2/3 dari anggota tetap PBB atau 127 suara. Mulai 1 Januari 2019, Indonesia akan menggantikan posisi Kazakhstan untuk wakil di Asia-Pasifik. (rna/tsa)
0 Response to "Info!! Ri Jadi Anggota Tidak Tetap Dk Pbb"
Post a Comment