Info!! [Dunia] Militer Australia Masuk Uu Terorisme
Seperti Indonesia ![Ilustrasi Tentara Nasional Indonesia dan pasukan militer Australia INFO!! [Dunia] Militer Australia Masuk UU Terorisme](https://images.cnnindonesia.com/visual/2017/01/05/558b74e3-b90d-4ea8-b3c9-cf06bf4c4a58_169.jpg?w=650)
Ilustrasi Tentara Nasional Indonesia dan pasukan militer Australia. (Australian Defence Force/Handout via REUTERS) ☆
Pemerintah Australia menyatakan tengah menggodok revisi undang-undang yang memungkinkan militer untuk lebih siap dikerahkan merespons "insiden teroris."
Perdana Menteri Malcolm Turnbull, Senin (17/7), menyatakan kepolisian negara bab dari kawasan akan tetap jadi pasukan tanggap pertama untuk kejadian teror, tapi militer akan mengatakan pemberian untuk menambah kemampuan mereka.
Di bawah revisi undang-undang yang diajukan, pemerintah negara bab dan kawasan bisa meminta pemberian militer kapan saja sehabis "insiden teror" dideklarasikan. Sebelumnya, militer hanya bisa dilibatkan bila polisi menyatakan tidak bisa menangani situasi.
Turnbull menyatakan serangan di masa yang akan tiba kemungkinan besar akan tetap menjadi tanggung jawab polisi, tapi militer bisa juga mengatakan pemberian dalam kejadian menyerupai di sebuah cafe di Sidney yang menewaskan dua sandera, Desember 2014 lalu.
Pemeriksaan koroner Mei kemudian menyimpulkan bahwa polisi gagal merespons cukup cepat untuk mengakhiri pengepungan yangg berlangsung selama 16 jam itu. Peristiwa ini dideskripsikan sebagai kejadian terinspirasi kelompok teror ISIS yang paling mematikan di Australia.
Pelaku yang tewas di tangan polisi belakangan diketahui tidak terkait eksklusif dengan militan asal Timur Tengah itu.
"Dalam keadaan bahaya ketika ini, kemungkinan besar serangan teroris akan memakai metodologi sederhana, pisau, pistol, kendaraan beroda empat dan serangan itu sendiri bisa selesai dalam hitungan menit," kata Turnbull sebagaimana dikutip Reuters di Sidney.
"Dalam skenario terburuk, ADF (Angkatan Bersenjata Australia) memiliki serangkaian kemampuan untuk menuntaskan kejadian teroris yang rumit, terutama pengepungan atau penyanderaan."
Hal serupa ketika ini juga tengah diupayakan di Indonesia. Keinginan mengatakan kewenangan pemberantasan terorisme kepada Tentara Nasional Indonesia lewat revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tiba dari Presiden Joko Widodo ketika membuka sidang kabinet paripurna pada Mei lalu.
Jokowi telah memerintahkan Menkopolhukam Wiranto segera menuntaskan urusan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bersama parlemen.
Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diharapkan untuk mempermudah dan mempercepat penyelidikan dan penyidikan teror di Indonesia.
Untuk Australia, pengepungan cafe Sidney dan sejumlah serangan "lone wolf" lain menjadi titik balik bagi polisi dan pemerintah secara keseluruhan untuk mengubah strategi dalam merespons kejadian teror.
Kepolisian Australia semenjak ketika itu mengubah strategi sehingga menjadi lebih siap untuk bergerak cepat mengakhiri kasus-kasus penyanderaan semacam itu dan menembak di tempat para pelaku kejadian "terkait terorisme."
Pada Juni, polisi juga mulai memasang patok-patok beton di trotoar jalanan dua kota terbesar Australia, Sidney dan Melbourne, untuk mencegah serangan kendaraan beroda empat menyerupai di Eropa dan Amerika Serikat.
"Kunci yang kita butuhkan yaitu rencana yang paling fleksibel--ancaman itu berubah sangat signifikan," kata Menteri Kehakiman Michael Keenan kepada Australian Broadcasting Corporation, dikutip Reuters.
Australia yaitu sekutu bersahabat AS yang mengirip pasukan ke Afghanistan dan Irak. Negara ini belakangan semakin waspada terhadap kemungkinan serangan militan lokal yang pulang dari pertempuran di Timur Tengah. (aal)
Ilustrasi Tentara Nasional Indonesia dan pasukan militer Australia. (Australian Defence Force/Handout via REUTERS) ☆ Pemerintah Australia menyatakan tengah menggodok revisi undang-undang yang memungkinkan militer untuk lebih siap dikerahkan merespons "insiden teroris."
Perdana Menteri Malcolm Turnbull, Senin (17/7), menyatakan kepolisian negara bab dari kawasan akan tetap jadi pasukan tanggap pertama untuk kejadian teror, tapi militer akan mengatakan pemberian untuk menambah kemampuan mereka.
Di bawah revisi undang-undang yang diajukan, pemerintah negara bab dan kawasan bisa meminta pemberian militer kapan saja sehabis "insiden teror" dideklarasikan. Sebelumnya, militer hanya bisa dilibatkan bila polisi menyatakan tidak bisa menangani situasi.
Turnbull menyatakan serangan di masa yang akan tiba kemungkinan besar akan tetap menjadi tanggung jawab polisi, tapi militer bisa juga mengatakan pemberian dalam kejadian menyerupai di sebuah cafe di Sidney yang menewaskan dua sandera, Desember 2014 lalu.
Pemeriksaan koroner Mei kemudian menyimpulkan bahwa polisi gagal merespons cukup cepat untuk mengakhiri pengepungan yangg berlangsung selama 16 jam itu. Peristiwa ini dideskripsikan sebagai kejadian terinspirasi kelompok teror ISIS yang paling mematikan di Australia.
Pelaku yang tewas di tangan polisi belakangan diketahui tidak terkait eksklusif dengan militan asal Timur Tengah itu.
"Dalam keadaan bahaya ketika ini, kemungkinan besar serangan teroris akan memakai metodologi sederhana, pisau, pistol, kendaraan beroda empat dan serangan itu sendiri bisa selesai dalam hitungan menit," kata Turnbull sebagaimana dikutip Reuters di Sidney.
"Dalam skenario terburuk, ADF (Angkatan Bersenjata Australia) memiliki serangkaian kemampuan untuk menuntaskan kejadian teroris yang rumit, terutama pengepungan atau penyanderaan."
Hal serupa ketika ini juga tengah diupayakan di Indonesia. Keinginan mengatakan kewenangan pemberantasan terorisme kepada Tentara Nasional Indonesia lewat revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tiba dari Presiden Joko Widodo ketika membuka sidang kabinet paripurna pada Mei lalu.
Jokowi telah memerintahkan Menkopolhukam Wiranto segera menuntaskan urusan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bersama parlemen.
Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diharapkan untuk mempermudah dan mempercepat penyelidikan dan penyidikan teror di Indonesia.
Untuk Australia, pengepungan cafe Sidney dan sejumlah serangan "lone wolf" lain menjadi titik balik bagi polisi dan pemerintah secara keseluruhan untuk mengubah strategi dalam merespons kejadian teror.
Kepolisian Australia semenjak ketika itu mengubah strategi sehingga menjadi lebih siap untuk bergerak cepat mengakhiri kasus-kasus penyanderaan semacam itu dan menembak di tempat para pelaku kejadian "terkait terorisme."
Pada Juni, polisi juga mulai memasang patok-patok beton di trotoar jalanan dua kota terbesar Australia, Sidney dan Melbourne, untuk mencegah serangan kendaraan beroda empat menyerupai di Eropa dan Amerika Serikat.
"Kunci yang kita butuhkan yaitu rencana yang paling fleksibel--ancaman itu berubah sangat signifikan," kata Menteri Kehakiman Michael Keenan kepada Australian Broadcasting Corporation, dikutip Reuters.
Australia yaitu sekutu bersahabat AS yang mengirip pasukan ke Afghanistan dan Irak. Negara ini belakangan semakin waspada terhadap kemungkinan serangan militan lokal yang pulang dari pertempuran di Timur Tengah. (aal)
0 Response to "Info!! [Dunia] Militer Australia Masuk Uu Terorisme"
Post a Comment