Info!! Dpr Desak Presiden Tambah Anggaran Tni
Perkuat Pertahanan
Komisi I dewan perwakilan rakyat mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkatkan anggaran pertahanan bagi TNI. [Foto/SINDOnews/Dok] ●
Komisi I dewan perwakilan rakyat mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkatkan anggaran pertahanan bagi TNI. Hal itu penting mengingat tingginya bahaya dan luas wilayah yang harus jaga.
Hal itu dikatakan Anggota Komisi I dewan perwakilan rakyat Effendi Simbolon. Menurutnya, Indonesia merupakan wilayah yang strategis.
"Apalagi dari luar, di mana Indonesia sebagai wilayah strategis yang dalam tanda petik diperebutkan banyak pihak di luar negeri, Indonesia harus mempunyai kekuatan angkatan bersenjata yang mempunyai efek deteren," kata Effendi Simbolon, Selasa (3/10/2017).
Menurut Effendi, Tentara Nasional Indonesia sebaiknya tidak hanya mempunyai kemampuan untuk bertahan tapi juga menawarkan deterrence effect atau efek gentar yang besar terhadap wilayah sekitar.
"Kita tahu di Laut China Selatan (LCS), kemudian di wilayah selatan dengan Australia, ada sekian ribu marinir di Darwin, kita juga konflik di Papua, yang sewaktu-waktu bisa merebak," ujarnya.
Politikus PDIP ini berharap, Jokowi dalam amanatnya pada HUT Tentara Nasional Indonesia nanti menawarkan nuansa eskalasi dalam anggaran pertahanan Tentara Nasional Indonesia semoga lebih besar. Sebab, melihat komitmen Presiden Jokowi pada pemilu kemudian yang menyebutkan bahwa anggaran Tentara Nasional Indonesia harus mencapai 1,5% dari PDB.
"Tapi inikan hanya 0,8%. Ya minim sekali. Dibandingkan dengan tingkat bahaya dan luas wilayahnya, serta stabilitas di Asia Tenggara dan Asia Pasifik terus terperinci Tentara Nasional Indonesia masih jauh tertinggal. Ini tahun ketiga tapi anggaran yang dibutuhkan untuk menunjang tupoksi Tentara Nasional Indonesia tidak mencukupi," katanya.
Minimnya anggaran yang dialokasikan, kata Effendi, menciptakan Tentara Nasional Indonesia kesulitan dalam memenuhi aktivitas minimum essential force (MEF).
"Untuk mencapai minimum aja belum, bayangkan menuju MEF saja belum. Mana ada (realisasi MEF). Dukungan anggaran itu tidak harus setiap tahun, bisa tiga tahun ke depan, jadi setiap multiyears harus didukung anggaran yang melompat jauh," paparnya.
Membangun Tentara Nasional Indonesia yang profesional membutuhkan kesiapan alutsista, kesejahteraan dan sebagainya. Sudah saatnya Tentara Nasional Indonesia mempunyai alutsista yang canggih dan modern. "Sudah ketika nya Indonesia mempunyai SU-35, kapal selam kilo, Heli Apache, Black Hawk, MI-35, dan MI-17, S-400," katanya.
Sebagai negara besar, Indonesia sewaktu-waktu bisa jadi kawasan aneksasi. Menurut dia, jangan menyalahkan pertumbuhan ekonomi yang masih sekitar 5% untuk membangun pertahanan yang kuat.
"Nanti bila sudah 7% gres saya kasih. Kenapa kau defisit untuk hal yang exercise. Kenapa untuk yang pertahanan negara kau tidak lakukan. Memangnya apa artinya semua kekayaan bila kita dianeksasi, mau jadi Irak, Libya, Suriah kita?," tanyanya.
Meski mempunyai anggaran yang minim, Effendi mengaku tetap mengapresiasi kinerja Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga kedaulatan Indonesia.

Komisi I dewan perwakilan rakyat mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkatkan anggaran pertahanan bagi TNI. Hal itu penting mengingat tingginya bahaya dan luas wilayah yang harus jaga.
Hal itu dikatakan Anggota Komisi I dewan perwakilan rakyat Effendi Simbolon. Menurutnya, Indonesia merupakan wilayah yang strategis.
"Apalagi dari luar, di mana Indonesia sebagai wilayah strategis yang dalam tanda petik diperebutkan banyak pihak di luar negeri, Indonesia harus mempunyai kekuatan angkatan bersenjata yang mempunyai efek deteren," kata Effendi Simbolon, Selasa (3/10/2017).
Menurut Effendi, Tentara Nasional Indonesia sebaiknya tidak hanya mempunyai kemampuan untuk bertahan tapi juga menawarkan deterrence effect atau efek gentar yang besar terhadap wilayah sekitar.
"Kita tahu di Laut China Selatan (LCS), kemudian di wilayah selatan dengan Australia, ada sekian ribu marinir di Darwin, kita juga konflik di Papua, yang sewaktu-waktu bisa merebak," ujarnya.
Politikus PDIP ini berharap, Jokowi dalam amanatnya pada HUT Tentara Nasional Indonesia nanti menawarkan nuansa eskalasi dalam anggaran pertahanan Tentara Nasional Indonesia semoga lebih besar. Sebab, melihat komitmen Presiden Jokowi pada pemilu kemudian yang menyebutkan bahwa anggaran Tentara Nasional Indonesia harus mencapai 1,5% dari PDB.
"Tapi inikan hanya 0,8%. Ya minim sekali. Dibandingkan dengan tingkat bahaya dan luas wilayahnya, serta stabilitas di Asia Tenggara dan Asia Pasifik terus terperinci Tentara Nasional Indonesia masih jauh tertinggal. Ini tahun ketiga tapi anggaran yang dibutuhkan untuk menunjang tupoksi Tentara Nasional Indonesia tidak mencukupi," katanya.
Minimnya anggaran yang dialokasikan, kata Effendi, menciptakan Tentara Nasional Indonesia kesulitan dalam memenuhi aktivitas minimum essential force (MEF).
"Untuk mencapai minimum aja belum, bayangkan menuju MEF saja belum. Mana ada (realisasi MEF). Dukungan anggaran itu tidak harus setiap tahun, bisa tiga tahun ke depan, jadi setiap multiyears harus didukung anggaran yang melompat jauh," paparnya.
Membangun Tentara Nasional Indonesia yang profesional membutuhkan kesiapan alutsista, kesejahteraan dan sebagainya. Sudah saatnya Tentara Nasional Indonesia mempunyai alutsista yang canggih dan modern. "Sudah ketika nya Indonesia mempunyai SU-35, kapal selam kilo, Heli Apache, Black Hawk, MI-35, dan MI-17, S-400," katanya.
Sebagai negara besar, Indonesia sewaktu-waktu bisa jadi kawasan aneksasi. Menurut dia, jangan menyalahkan pertumbuhan ekonomi yang masih sekitar 5% untuk membangun pertahanan yang kuat.
"Nanti bila sudah 7% gres saya kasih. Kenapa kau defisit untuk hal yang exercise. Kenapa untuk yang pertahanan negara kau tidak lakukan. Memangnya apa artinya semua kekayaan bila kita dianeksasi, mau jadi Irak, Libya, Suriah kita?," tanyanya.
Meski mempunyai anggaran yang minim, Effendi mengaku tetap mengapresiasi kinerja Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga kedaulatan Indonesia.
0 Response to "Info!! Dpr Desak Presiden Tambah Anggaran Tni"
Post a Comment