Info!! [Dunia] Arab Saudi Keluarkan Daftar Teroris
Di QatarSudut kota Doha ★
Arab Saudi mengumumkan daftar teroris yang mempunyai relasi dengan Qatar, melalui sebuah pernyataan yang dikeluarkan bersama Bahrain, Mesir, dan Uni Emirat Arab (UEA). Sebanyak 59 individu dan 12 kelompok masuk ke dalam daftar tersebut alasannya diduga mendapatkan ajaran dana dari Qatar.
"Ini berkaitan dengan komitmen untuk memerangi terorisme, mengeringkan sumber pendanaan bagi terorisme, memerangi ideologi ekstrem dan instrumen yang mengembangkan dan mempublikasikannya, serta melalukan tindakan bersama untuk mengakhirinya dan memperkuat masyarakat," tulis pernyataan tersebut yang dikutip Aljazirah.
"Ini yaitu jawaban dari berlanjutnya pelanggaran yang dilakukan otoritas Doha mengenai komitmen dan komitmen yang telah ditandatangani, termasuk komitmen untuk tidak mendukung atau melindungi elemen atau kelompok yang mengancam keamanan negara," ujar pernyataan itu.
Daftar yang dirilis pada Kamis (8/6) itu juga memasukkan pemimpin spiritual Ikhwanul Muslimin, Yousuf al-Qaradawi. Sementara 18 warga Qatar yang tercantum dalam daftar tersebut meliputi pengusaha, politisi, dan anggota senior keluarga dari pemerintah yang berkuasa, termasuk mantan Menteri Dalam Negeri Qatar.
Arab Saudi dan sekutunya, termasuk UEA, Bahrain dan Mesir, yang bukan anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC), telah memutus relasi diplomatik dengan Qatar. Arab Saudi mengklaim, negara anggota GCC itu telah mendukung terorisme dan ekstrimisme. Namun Qatar membantah keras tuduhan tersebut.
"Kami belum siap untuk mengalah dan tidak akan pernah siap untuk menyerahkan kemerdekaan kebijakan luar negeri kami," kata Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, kepada Aljazirah.
Dia juga menyampaikan bahwa Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, tidak akan meninggalkan negaranya sehabis diboikot. Oleh alasannya itu, ia tidak sanggup menghadiri mediasi yang ditawarkan oleh Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih.
Qatar Tolak Tuduhan Sejumlah Negara Arab Soal Terorisme
Menteri Luar Negeri (Menlu) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ketika berada di Beograd, Serbia. [AP]
Pemerintah Qatar berulang kali membantah tuduhan beberapa negara Arab yang menudingnya mendukung organisasi dan individu terkait dengan terorisme.
Bahkan Qatar menegaskan, negaranya telah memberantas akar terorisme lebih berpengaruh ketimbang banyak penandatanganan pernyataan bersama melawan terorisme.
Hal itu disampaikan Pemerintah Qatar dalam pernyataannya yang dikutip Aljazirah, Jumat (9/6) “Posisi kami dalam melawan terorisme lebih berpengaruh daripada banyak penandatanganan pernyataan bersama, sebuah fakta yang telah diabaikan oleh para penulis,” berdasarkan pernyataan resmi dari pemerintah Qatar.
Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani pada Jumat (9/6) menyebut blokade tersebut sebagai pelanggaran aturan internasional. Ia juga meyakini bahwa ada upaya untuk memobilisasi opini internasional terhadap Qaatar.
“Prosedur yang diambil ini mempunyai pelanggaran aturan internasional dan aturan humaniter internasional yang jelas. Itu tidak akan mempunyai dampak positif terhadap wilayah tersebut namun negatif,” katanya dalam sebuah konferensi pers ketika berkunjung ke Jerman.
Dalam sebuah wawancara dengan Aljazirah, Kamis (8/6), Menlu Qatar mengatakan, negaranya tidak akan tunduk pada tekanan yang diterapkan oleh Arab Saudi, UEA dan sekutunya untuk mengubah kebijakan luar negerinya. Menurut Qatar, langkah tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negaranya.
Qatar Bela Kehadiran Hamas
Hamas
Menteri Luar Negeri Qatar, Syeikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani membela kelompok Hamas. Ia mengatakan, kehadiran Hamas di Doha bertujuan untuk mengupayakan persatuan Palestina. Selain itu, kelompok politik yang berbasis di Gaza itu juga telah mengkoordinasikan kehadirannya di Doha dengan Amerika Serkat (AS).
"Kehadiran Hamas di Doha berada di bawah koordinasi dengan AS dan negara-negara di tempat ini, dan ini yaitu bab dari upaya kita untuk menengahi faksi Palestina untuk mencapai rekonsiliasi," ujar Syeikh Mohammed bin Abdulrahman kepada Aljazirah.
Pernyataan tersebut disampaikan empat hari sehabis Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), dan Mesir memutuskan relasi diplomatik dan relasi transportasi dengan Qatar. Pemblokiran itu membawa negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) ke dalam krisis terbesar mereka selama bertahun-tahun.
Keempat negara itu menuduh Qatar mendukung kelompok bersenjata, termasuk Hamas, dan mendukung saingan regional mereka, yaitu Iran. Qatar menyampaikan tuduhan tersebut tidak berdasar.
Jalur Gaza telah menghadapi blokade Israel selama satu dekade. Tiga serangan Israel yang dilakukan secara besar-besaran juga telah merusak infrastrukturnya.
Sejumlah pengamat mengatakan, tugas Qatar di Palestina yaitu mengakomodasi dan mendukung kedua pemain politik utama Palestina, yaitu Hamas dan Otoritas Palestina, tubuh semi pemerintah yang mengelola Tepi Barat.
Qatar telah berkali-kali menyatakan dukungannya terhadap solusi dua negara atas konflik Palestina-Israel. Meskipun mendukung Hamas, visi Qatar terkait perdamaian bertentangan pribadi dengan Hamas.
Pada 2006, Qatar berusaha menjembatani perpecahan antara Fatah, partai penguasa Otoritas Palestina, dan Hamas. Qatar meminta Hamas untuk mendapatkan negara Israel dan berhenti melaksanakan kekerasan sebagai bentuk perlawanan, yang kemudian ditolak Hamas.
Arab Saudi mengumumkan daftar teroris yang mempunyai relasi dengan Qatar, melalui sebuah pernyataan yang dikeluarkan bersama Bahrain, Mesir, dan Uni Emirat Arab (UEA). Sebanyak 59 individu dan 12 kelompok masuk ke dalam daftar tersebut alasannya diduga mendapatkan ajaran dana dari Qatar.
"Ini berkaitan dengan komitmen untuk memerangi terorisme, mengeringkan sumber pendanaan bagi terorisme, memerangi ideologi ekstrem dan instrumen yang mengembangkan dan mempublikasikannya, serta melalukan tindakan bersama untuk mengakhirinya dan memperkuat masyarakat," tulis pernyataan tersebut yang dikutip Aljazirah.
"Ini yaitu jawaban dari berlanjutnya pelanggaran yang dilakukan otoritas Doha mengenai komitmen dan komitmen yang telah ditandatangani, termasuk komitmen untuk tidak mendukung atau melindungi elemen atau kelompok yang mengancam keamanan negara," ujar pernyataan itu.
Daftar yang dirilis pada Kamis (8/6) itu juga memasukkan pemimpin spiritual Ikhwanul Muslimin, Yousuf al-Qaradawi. Sementara 18 warga Qatar yang tercantum dalam daftar tersebut meliputi pengusaha, politisi, dan anggota senior keluarga dari pemerintah yang berkuasa, termasuk mantan Menteri Dalam Negeri Qatar.
Arab Saudi dan sekutunya, termasuk UEA, Bahrain dan Mesir, yang bukan anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC), telah memutus relasi diplomatik dengan Qatar. Arab Saudi mengklaim, negara anggota GCC itu telah mendukung terorisme dan ekstrimisme. Namun Qatar membantah keras tuduhan tersebut.
"Kami belum siap untuk mengalah dan tidak akan pernah siap untuk menyerahkan kemerdekaan kebijakan luar negeri kami," kata Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, kepada Aljazirah.
Dia juga menyampaikan bahwa Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, tidak akan meninggalkan negaranya sehabis diboikot. Oleh alasannya itu, ia tidak sanggup menghadiri mediasi yang ditawarkan oleh Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih.
Qatar Tolak Tuduhan Sejumlah Negara Arab Soal Terorisme
Menteri Luar Negeri (Menlu) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ketika berada di Beograd, Serbia. [AP]
Pemerintah Qatar berulang kali membantah tuduhan beberapa negara Arab yang menudingnya mendukung organisasi dan individu terkait dengan terorisme.
Bahkan Qatar menegaskan, negaranya telah memberantas akar terorisme lebih berpengaruh ketimbang banyak penandatanganan pernyataan bersama melawan terorisme.
Hal itu disampaikan Pemerintah Qatar dalam pernyataannya yang dikutip Aljazirah, Jumat (9/6) “Posisi kami dalam melawan terorisme lebih berpengaruh daripada banyak penandatanganan pernyataan bersama, sebuah fakta yang telah diabaikan oleh para penulis,” berdasarkan pernyataan resmi dari pemerintah Qatar.
Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani pada Jumat (9/6) menyebut blokade tersebut sebagai pelanggaran aturan internasional. Ia juga meyakini bahwa ada upaya untuk memobilisasi opini internasional terhadap Qaatar.
“Prosedur yang diambil ini mempunyai pelanggaran aturan internasional dan aturan humaniter internasional yang jelas. Itu tidak akan mempunyai dampak positif terhadap wilayah tersebut namun negatif,” katanya dalam sebuah konferensi pers ketika berkunjung ke Jerman.
Dalam sebuah wawancara dengan Aljazirah, Kamis (8/6), Menlu Qatar mengatakan, negaranya tidak akan tunduk pada tekanan yang diterapkan oleh Arab Saudi, UEA dan sekutunya untuk mengubah kebijakan luar negerinya. Menurut Qatar, langkah tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negaranya.
Qatar Bela Kehadiran Hamas
Hamas
Menteri Luar Negeri Qatar, Syeikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani membela kelompok Hamas. Ia mengatakan, kehadiran Hamas di Doha bertujuan untuk mengupayakan persatuan Palestina. Selain itu, kelompok politik yang berbasis di Gaza itu juga telah mengkoordinasikan kehadirannya di Doha dengan Amerika Serkat (AS).
"Kehadiran Hamas di Doha berada di bawah koordinasi dengan AS dan negara-negara di tempat ini, dan ini yaitu bab dari upaya kita untuk menengahi faksi Palestina untuk mencapai rekonsiliasi," ujar Syeikh Mohammed bin Abdulrahman kepada Aljazirah.
Pernyataan tersebut disampaikan empat hari sehabis Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), dan Mesir memutuskan relasi diplomatik dan relasi transportasi dengan Qatar. Pemblokiran itu membawa negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) ke dalam krisis terbesar mereka selama bertahun-tahun.
Keempat negara itu menuduh Qatar mendukung kelompok bersenjata, termasuk Hamas, dan mendukung saingan regional mereka, yaitu Iran. Qatar menyampaikan tuduhan tersebut tidak berdasar.
Jalur Gaza telah menghadapi blokade Israel selama satu dekade. Tiga serangan Israel yang dilakukan secara besar-besaran juga telah merusak infrastrukturnya.
Sejumlah pengamat mengatakan, tugas Qatar di Palestina yaitu mengakomodasi dan mendukung kedua pemain politik utama Palestina, yaitu Hamas dan Otoritas Palestina, tubuh semi pemerintah yang mengelola Tepi Barat.
Qatar telah berkali-kali menyatakan dukungannya terhadap solusi dua negara atas konflik Palestina-Israel. Meskipun mendukung Hamas, visi Qatar terkait perdamaian bertentangan pribadi dengan Hamas.
Pada 2006, Qatar berusaha menjembatani perpecahan antara Fatah, partai penguasa Otoritas Palestina, dan Hamas. Qatar meminta Hamas untuk mendapatkan negara Israel dan berhenti melaksanakan kekerasan sebagai bentuk perlawanan, yang kemudian ditolak Hamas.
0 Response to "Info!! [Dunia] Arab Saudi Keluarkan Daftar Teroris"
Post a Comment