Info!! Anggaran Kemenhan Terbesar Kedua Di Rapbn 2018
Meski Turun
Ilustrasi Mi 26 [Kirik]
Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 tercatat terbesar kedua, meski mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Komponen belanja pemerintah sentra mencakup belanja Kementerian Lembaga (KL) sebesar Rp 814,1 triliun dan non KL sebesar Rp 629,2 triliun.
Sementara Kemenhan menempati posisi kedua yang mendapat alokasi belanja negara terbesar pada RAPBN 2018 untuk kategori Kementerian yakni mencapai Rp 105,7 triliun. Angka ini sebetulnya lebih rendah dari proyeksi anggaran Kemhan tahun 2017 sebesar Rp 108 triliun.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai pengurangan itu masih wajar. Lantaran menurutnya, apabila ada uang niscaya akan ditambah lagi. Sebab, bagianya semuanya untuk memenuhi asas kebutuhan. Apalagi, ketika ini banyak juga alutsista yang sudah peremajaan.
"Yang tua-tua sudah saatnya diganti contohnya F-5 diganti Sukhoi. Pembelian sebelas Sukhoi itu masih kurang. Sebab, membeli itu harusnya satu sekuadron. Tapi pelan-pelan akan ditambai lagi. Sesuailah itu. Tidak akan berkurang," katanya kepada wartawan usai membuka peluncuran buku KPPI di Jakarta, Rabu (23/8/2017).
Lebih lanjut Ia menegaskan dengan anggaran tersebut bakal upaya menghidupkan industri pertahanan terus dimatangkan. Salah satunya mengalokasikan anggaran sebesar Rp40% semoga terserap industri. "Ada ketentuan nanti dinaikkan menjadi 40%, dahulu itu gres 20%. Pemerintah akan berupaya menaikkan itu, supaya industri pertahanan dalam negeri sanggup menyerap untuk memaksimalkan," ujar dia.
Dalam kesempatan itu, sambung Ia menjelaskan bahwa buku yang dibentuk KPPI memuat kebijakan-kebijakan industri pertahanan. Nantinya, bersinergi dan mempunyai kegunaan bagi pengguna TNI-Polri. Makanya, ketika ini yang dialikan untuk membesarkan industri perthanan dalam negeri. "Supaya tidak kalah dengan industri pertahanan yang ada di luar negeri. Ini yaitu kebijakan yang harus dilaksanakan," jelasnya.
Dijelaskan, jikalau ketika ini tidak perlu membandingkan dengan kebijakan masa lalu. Sebab, jikalau yang kemudian kurang baik dan lambat serta yang lain-lain, maka ke depan dihentikan lagi. Makanya Ia menegaskan, semua pihak harus mendukung industri pertahanan.
Ryamizard juga berpesan, supaya sinergi terus dibangun. Makanya, tugas tidak hanya di Kementerian Pertahanan, namun kementeriam lainnya terutama sekolah tinggi tinggi. Selama ini sekolah tinggi tinggi juga diajak kerjasama. Bahkan sekolah tinggi tinggi yang menciptakan drone, kapal selam tanpa awak.
"Semua perusahaan usang maupun yang gres akan sinergi. Makanya dalam waktu bersahabat akan kita kumpulkan lagi. Mari kita kolaborasi dengan baik alasannya yaitu ini untuk bangsa dan negara. Tidak boleh ada yang lambat-lambat, mudah-mudahan tidak ada lagi," pungkasnya.
Sebagai isu bersumber dari dokumen Advertorial RAPBN 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) terdapat 10 Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang mendapat alokasi belanja negara terbesar pada RAPBN 2018. Untuk kategori Kementerian adalah: 1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp 106,9 triliun; 2. Kementerian Pertahanan Rp 105,7 triliun; 3. Kementerian Agama Rp 62,2 triliun; 4. Kementerian Kesehatan Rp 59,1 triliun.
Selanjutnya, 5. Kementerian Perhubungan Rp 48,2 triliun; 6. Kementerian Keuangan Rp 45,7 triliun; 7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Rp 41,3 triliun; 8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Rp 40,1 triliun; 9. Kementerian Sosial Rp 34,0 triliun; dan 10. Kementerian Pertanian Rp 23,8 triliun.
Sementara, 10 Lembaga yang mendapat alokasi terbesar pada RAPBN 2018 adalah: 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Rp 77,8 triliun; 2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 12,5 triliun; 3. Mahkamah Agung Rp 8,3 triliun; 4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rp 5,7 triliun; 5. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rp 5,6 triliun. Pada posisi ke 6 ditempati Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Rp 5,5 triliun; 7. Kejaksaan Rp 5,5 triliun; 8. Badan Pusat Statistik Rp 4,8 triliun; 9. Badan Pemeriksa Keuangan Rp 2,8 triliun; dan 10. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Rp 2,2 triliun. (akr)
♖ Sindonews
Ilustrasi Mi 26 [Kirik]Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 tercatat terbesar kedua, meski mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Komponen belanja pemerintah sentra mencakup belanja Kementerian Lembaga (KL) sebesar Rp 814,1 triliun dan non KL sebesar Rp 629,2 triliun.
Sementara Kemenhan menempati posisi kedua yang mendapat alokasi belanja negara terbesar pada RAPBN 2018 untuk kategori Kementerian yakni mencapai Rp 105,7 triliun. Angka ini sebetulnya lebih rendah dari proyeksi anggaran Kemhan tahun 2017 sebesar Rp 108 triliun.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai pengurangan itu masih wajar. Lantaran menurutnya, apabila ada uang niscaya akan ditambah lagi. Sebab, bagianya semuanya untuk memenuhi asas kebutuhan. Apalagi, ketika ini banyak juga alutsista yang sudah peremajaan.
"Yang tua-tua sudah saatnya diganti contohnya F-5 diganti Sukhoi. Pembelian sebelas Sukhoi itu masih kurang. Sebab, membeli itu harusnya satu sekuadron. Tapi pelan-pelan akan ditambai lagi. Sesuailah itu. Tidak akan berkurang," katanya kepada wartawan usai membuka peluncuran buku KPPI di Jakarta, Rabu (23/8/2017).
Lebih lanjut Ia menegaskan dengan anggaran tersebut bakal upaya menghidupkan industri pertahanan terus dimatangkan. Salah satunya mengalokasikan anggaran sebesar Rp40% semoga terserap industri. "Ada ketentuan nanti dinaikkan menjadi 40%, dahulu itu gres 20%. Pemerintah akan berupaya menaikkan itu, supaya industri pertahanan dalam negeri sanggup menyerap untuk memaksimalkan," ujar dia.
Dalam kesempatan itu, sambung Ia menjelaskan bahwa buku yang dibentuk KPPI memuat kebijakan-kebijakan industri pertahanan. Nantinya, bersinergi dan mempunyai kegunaan bagi pengguna TNI-Polri. Makanya, ketika ini yang dialikan untuk membesarkan industri perthanan dalam negeri. "Supaya tidak kalah dengan industri pertahanan yang ada di luar negeri. Ini yaitu kebijakan yang harus dilaksanakan," jelasnya.
Dijelaskan, jikalau ketika ini tidak perlu membandingkan dengan kebijakan masa lalu. Sebab, jikalau yang kemudian kurang baik dan lambat serta yang lain-lain, maka ke depan dihentikan lagi. Makanya Ia menegaskan, semua pihak harus mendukung industri pertahanan.
Ryamizard juga berpesan, supaya sinergi terus dibangun. Makanya, tugas tidak hanya di Kementerian Pertahanan, namun kementeriam lainnya terutama sekolah tinggi tinggi. Selama ini sekolah tinggi tinggi juga diajak kerjasama. Bahkan sekolah tinggi tinggi yang menciptakan drone, kapal selam tanpa awak.
"Semua perusahaan usang maupun yang gres akan sinergi. Makanya dalam waktu bersahabat akan kita kumpulkan lagi. Mari kita kolaborasi dengan baik alasannya yaitu ini untuk bangsa dan negara. Tidak boleh ada yang lambat-lambat, mudah-mudahan tidak ada lagi," pungkasnya.
Sebagai isu bersumber dari dokumen Advertorial RAPBN 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) terdapat 10 Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang mendapat alokasi belanja negara terbesar pada RAPBN 2018. Untuk kategori Kementerian adalah: 1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp 106,9 triliun; 2. Kementerian Pertahanan Rp 105,7 triliun; 3. Kementerian Agama Rp 62,2 triliun; 4. Kementerian Kesehatan Rp 59,1 triliun.
Selanjutnya, 5. Kementerian Perhubungan Rp 48,2 triliun; 6. Kementerian Keuangan Rp 45,7 triliun; 7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Rp 41,3 triliun; 8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Rp 40,1 triliun; 9. Kementerian Sosial Rp 34,0 triliun; dan 10. Kementerian Pertanian Rp 23,8 triliun.
Sementara, 10 Lembaga yang mendapat alokasi terbesar pada RAPBN 2018 adalah: 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Rp 77,8 triliun; 2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 12,5 triliun; 3. Mahkamah Agung Rp 8,3 triliun; 4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rp 5,7 triliun; 5. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rp 5,6 triliun. Pada posisi ke 6 ditempati Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Rp 5,5 triliun; 7. Kejaksaan Rp 5,5 triliun; 8. Badan Pusat Statistik Rp 4,8 triliun; 9. Badan Pemeriksa Keuangan Rp 2,8 triliun; dan 10. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Rp 2,2 triliun. (akr)
♖ Sindonews
.JPG)
0 Response to "Info!! Anggaran Kemenhan Terbesar Kedua Di Rapbn 2018"
Post a Comment