Info!! Antisipasi Konflik Di Bahari China Selatan
TNI AU dan AL diminta perkuat alutsista dan latihan siaga tempur. 
Ilustrasi Latihan di Natuna [TNI AL] ★
Kerja sama pertahanan dengan negara tetangga dibutuhkan untuk mengantisipasi dinamika konflik teritorial wilayah ibarat problem Laut China Selatan. Tak hanya kerja sama, namun perlu disiapkan upaya penguatan teritorial untuk mengantisipasi potensi meletusnya konflik di Laut China Selatan.
Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, perlu ada sistem pertahanan yang dibangun Tentara Nasional Indonesia terutama Tentara Nasional Indonesia AL dan AU. Terkait hal ini, membutuhkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang menyesuaikan kebutuhan.
“Itu dipandang penting, banyak sekali peralatan gres untuk mengantisipasi dinamika dan potensi meletusnya konflik di Laut China Selatan,” kata wanita yang bersahabat disapa Nuning itu dalam keterangan tertulisnya yang diterima VIVA.co.id, Rabu, 10 Mei 2017.
Dia menambahkan, antisipasi lain dengan rutin melaksanakan latihan siaga tempur. Pihak Komando Armada Kawasan Barat (Koarmabar) dinilai harus meningkatkan intensitas kolaborasi taktis antara kapal dan pesawat tempur Komando Operasi Angkatan Udara (Koops AU) I.
Diharapkan dengan latihan siaga tempur maka bisa meningkatkan kemampuan mekanisme komunikasi dengan pesawat-pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia AU. Kemudian, pihak Tentara Nasional Indonesia AU juga harus aktif memulai berlatih mengendalikan drone hingga jarak lebih dari 50 kilometer.
“Selain deteksi dini dengan pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia AU dan drone, maka perlu penambahan radar-radar early warning dan radar-radar surveillance untuk mendeteksi kehadiran pesawat tempur dan kapal-kapal Coast Guard China,” tutur Nuning.
Kemudian, di daerah terdekat ibarat perairan Anambas hingga Bangka Belitung juga harus diperkuat dengan memasang peralatan sonar portable. Langkah ini dibutuhkan untuk mendeteksi potensi kapal selam China jikalau melaksanakan penyusupan ke perairan Indonesia.
Nuning mengkhawatirkan jikalau tak melaksanakan antisipasi dini, maka risiko yang dihadapi pihak Tentara Nasional Indonesia terutama Koarmabar akan berat.
“Sebagai contoh, jikalau pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia AU dan sistem pertahanan udara kapal-kapal Koarmabar tak disiapkan dengan baik, maka serangan udara China sulit dicegah,” tuturnya.
Kerja Sama seminar
Selain itu, disarankan dilakukan kolaborasi intelijen dan pertahanan dalam denah arsitektur daerah dengan negara tetangga. Selain Malaysia, Filipina, Indonesia bisa menggandeng Australia dalam kolaborasi ini. Karena bukan hanya Laut China Selatan, namun juga potensi konflik Laut China Timur yang perlu diantisipasi.
“Kerja sama ini bisa dilakukan Koarmabar dengan angkatan maritim negara-negara tetangga yang berkonflik dengan China di Laut China Selatan. Minimal, Angkatan Laut negara-negara tersebut sanggup memperlihatkan data intelijen pergerakan kekuatan China,” kata Nuning.
Dalam kolaborasi yang efisien, berdasarkan Nuning, bisa dilakukan dengan bentuk seminar internasional secara rutin. Contohnya, seminar internasional yang rutin digelar setiap tahun oleh Universitas Pertahanan (Unhan) dengan Ikatan Alumni Pertahanan Indonesia-Australia (Ikahan). Acara seminar rutin yang digelar semenjak 2011 itu digelar kembali pada Selasa, kemarin.
Pihak yang hadir dalam seminar ini antara lain pejabat Kementerian Pertahanan, Lemhanas, Kedubes Australia di Jakarta, Mabes Tentara Nasional Indonesia dan Fakultas Manajemen Pertahanan (FMP), Fakultas Strategi Pertahanan (FSP) Universitas Pertahanan. Kemudian, perwakilan dari Australian National University dan Institute for Defense and Strategic Research (IDSR).
Tampil sebagai salah satu pembicara dalam seminar, Dekan FMP Unhan Laksda TNI, Amarulla Octavian yang memberikan beberapa ajaran akademis. Ia memaparkan materi berjudul ‘Developing Indonesia’s Military and Non Military Maritime Security Capabilities’.
Secara khusus dibahas juga implementasi kepentingan nasional pada 'Trilateral Maritime Patrols on Sulu Sea' oleh tiga negara adalah Indonesia, Malaysia dan Filipina. Hal ini menyesuaikan tanggung jawab negara pantai berdasarkan Hukum Laut Internasional 1982 yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.
Ilustrasi Latihan di Natuna [TNI AL] ★Kerja sama pertahanan dengan negara tetangga dibutuhkan untuk mengantisipasi dinamika konflik teritorial wilayah ibarat problem Laut China Selatan. Tak hanya kerja sama, namun perlu disiapkan upaya penguatan teritorial untuk mengantisipasi potensi meletusnya konflik di Laut China Selatan.
Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, perlu ada sistem pertahanan yang dibangun Tentara Nasional Indonesia terutama Tentara Nasional Indonesia AL dan AU. Terkait hal ini, membutuhkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang menyesuaikan kebutuhan.
“Itu dipandang penting, banyak sekali peralatan gres untuk mengantisipasi dinamika dan potensi meletusnya konflik di Laut China Selatan,” kata wanita yang bersahabat disapa Nuning itu dalam keterangan tertulisnya yang diterima VIVA.co.id, Rabu, 10 Mei 2017.
Dia menambahkan, antisipasi lain dengan rutin melaksanakan latihan siaga tempur. Pihak Komando Armada Kawasan Barat (Koarmabar) dinilai harus meningkatkan intensitas kolaborasi taktis antara kapal dan pesawat tempur Komando Operasi Angkatan Udara (Koops AU) I.
Diharapkan dengan latihan siaga tempur maka bisa meningkatkan kemampuan mekanisme komunikasi dengan pesawat-pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia AU. Kemudian, pihak Tentara Nasional Indonesia AU juga harus aktif memulai berlatih mengendalikan drone hingga jarak lebih dari 50 kilometer.
“Selain deteksi dini dengan pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia AU dan drone, maka perlu penambahan radar-radar early warning dan radar-radar surveillance untuk mendeteksi kehadiran pesawat tempur dan kapal-kapal Coast Guard China,” tutur Nuning.
Kemudian, di daerah terdekat ibarat perairan Anambas hingga Bangka Belitung juga harus diperkuat dengan memasang peralatan sonar portable. Langkah ini dibutuhkan untuk mendeteksi potensi kapal selam China jikalau melaksanakan penyusupan ke perairan Indonesia.
Nuning mengkhawatirkan jikalau tak melaksanakan antisipasi dini, maka risiko yang dihadapi pihak Tentara Nasional Indonesia terutama Koarmabar akan berat.
“Sebagai contoh, jikalau pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia AU dan sistem pertahanan udara kapal-kapal Koarmabar tak disiapkan dengan baik, maka serangan udara China sulit dicegah,” tuturnya.
Kerja Sama seminar
Selain itu, disarankan dilakukan kolaborasi intelijen dan pertahanan dalam denah arsitektur daerah dengan negara tetangga. Selain Malaysia, Filipina, Indonesia bisa menggandeng Australia dalam kolaborasi ini. Karena bukan hanya Laut China Selatan, namun juga potensi konflik Laut China Timur yang perlu diantisipasi.
“Kerja sama ini bisa dilakukan Koarmabar dengan angkatan maritim negara-negara tetangga yang berkonflik dengan China di Laut China Selatan. Minimal, Angkatan Laut negara-negara tersebut sanggup memperlihatkan data intelijen pergerakan kekuatan China,” kata Nuning.
Dalam kolaborasi yang efisien, berdasarkan Nuning, bisa dilakukan dengan bentuk seminar internasional secara rutin. Contohnya, seminar internasional yang rutin digelar setiap tahun oleh Universitas Pertahanan (Unhan) dengan Ikatan Alumni Pertahanan Indonesia-Australia (Ikahan). Acara seminar rutin yang digelar semenjak 2011 itu digelar kembali pada Selasa, kemarin.
Pihak yang hadir dalam seminar ini antara lain pejabat Kementerian Pertahanan, Lemhanas, Kedubes Australia di Jakarta, Mabes Tentara Nasional Indonesia dan Fakultas Manajemen Pertahanan (FMP), Fakultas Strategi Pertahanan (FSP) Universitas Pertahanan. Kemudian, perwakilan dari Australian National University dan Institute for Defense and Strategic Research (IDSR).
Tampil sebagai salah satu pembicara dalam seminar, Dekan FMP Unhan Laksda TNI, Amarulla Octavian yang memberikan beberapa ajaran akademis. Ia memaparkan materi berjudul ‘Developing Indonesia’s Military and Non Military Maritime Security Capabilities’.
Secara khusus dibahas juga implementasi kepentingan nasional pada 'Trilateral Maritime Patrols on Sulu Sea' oleh tiga negara adalah Indonesia, Malaysia dan Filipina. Hal ini menyesuaikan tanggung jawab negara pantai berdasarkan Hukum Laut Internasional 1982 yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.
★ Vivanews
0 Response to "Info!! Antisipasi Konflik Di Bahari China Selatan"
Post a Comment